Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Dalam Negeri Ancam Copot M.Iriawan, jika...

image-gnews
Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, Ahmad Heryawan, berjalan bersama pejabat sementara Gubernur Jawa Barat terpilih, Komjen M. Iriawan (kiri), dan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa (kedua kiri) sebelum pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M. Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, Ahmad Heryawan, berjalan bersama pejabat sementara Gubernur Jawa Barat terpilih, Komjen M. Iriawan (kiri), dan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa (kedua kiri) sebelum pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M. Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono memastikan penjabat Gubernur Jawa Barat, M. Iriawan, bisa langsung dicopot, jika ketahuan tak netral dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018. "Lihat saja, kalau memang ada pelanggaran, mobilisasi dukungan terhadap salah satu calon dari polisi, besok pagi pun bisa diberhentikan," kata Sumarsono, Kamis, 21 Juni 2018.

Sumarsono mempersilakan masyarakat mengawasi dan melaporkan, jika Iriawan tak netral dalam pilkada. Kemendagri, kata dia, akan langsung memecat Iriawan apabila terbukti mendukung atau memobilisasi dukungan kepada salah satu calon kepala daerah dalam pilkada Jawa Barat.

Baca: Jokowi Menanggapi Polemik Pengangkatan M. Iriawan

Kendati begitu, Sumarsono mengatakan hal itu kecil kemungkinan terjadi. Dia menyinggung hasil survei elektabilitas Anton Charliyan dan sekondannya, T.B. Hasanuddin, yang masih rendah hingga saat ini.

Berdasarkan survei teranyar yang dilakukan Indo Barometer pada 7-13 Juni 2018, pasangan T.B. Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) mendapatkan suara 5 persen, terendah dibanding tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan pelantikan Iriawan tidak ada korelasinya dengan suara Hasanah.

Sumarsono mengatakan mobilisasi dukungan pun akan sulit dilakukan dalam H-6 penyelenggaraan pilkada serentak. "Jarak beberapa hari dengan posisi hasil survei seperti ini kan enggak mungkin mobilisasi itu," ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah pihak mengkritik penunjukan Iriawan yang masih berstatus sebagai perwira aktif kepolisian sebagai penjabat gubernur karena dikhawatirkan tidak netral. Penunjukan ini pun dikaitkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 Juni nanti.

Baca juga: Pelantikan M. Iriawan, DPR Berencana Gunakan Hak Angket

Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Ricky Kurniawan mengatakan penunjukan Iriawan membuat sebagian masyarakat berspekulasi soal netralitasnya dalam pilkada Jawa Barat.

Alasannya, kata Ricky, yakni adanya kesamaan latar belakang M. Iriawan dengan calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Anton Charliyan. Anton sebelumnya merupakan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. "Sesama mantan kapolda, ada juga jiwa korsa," kata Ricky, Senin, 18 Juni 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Putri Mantan Bupati Sragen Ingin Maju Pilkada 2024, Baliho Sosialisasinya Dirusak

10 jam lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Putri Mantan Bupati Sragen Ingin Maju Pilkada 2024, Baliho Sosialisasinya Dirusak

Wina mengaku menyayangkan perusakan baliho sosialisasinya untuk Pilkada 2024.


PSI Resmi Buka Pendaftaran Calon untuk Pilkada 2024

2 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, resmi membuka pendaftaran bakal calon kepada daerah untuk Pilkada 2024 pada 26 April hingga 1 Agustus 2024. Acara berlangsung dalam penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat 26 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PSI Resmi Buka Pendaftaran Calon untuk Pilkada 2024

Kaesang berharap putra-putri terbaik bangsa mau ikut membangun negeri dengan mendaftarkan diri menjadi kepala daerah lewat PSI.


Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP Hadapi Pilkada Serentak 2024

2 hari lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani berjalan ke tempat pemungutan suara (TPS) 053 diiringi tarian Betawi di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, 15 Februari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP Hadapi Pilkada Serentak 2024

Hasto menyebutkan, atas perintah Megawati, proses kehidupan demokrasi harus terus berjalan.


KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.


KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Anggota PPK Pilkada 2024, Simak Syaratnya

5 hari lalu

Petugas PPK menghitung jumlah suara dari formulir C plano saat rekapitulasi suara Pemilu 2024 di kantor Kecamatan Sumur Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2024. Setelah rekapitulasi sempat dihentikan oleh KPU RI karena tak akuratnya penghitungan di situs web Sirekap milik KPU, saat ini proses rekapitulasi berlanjut dengan sistem penghitungan manual sesuai formulir C plano dari TPS-TPS. TEMPO/Prima Mulia
KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Anggota PPK Pilkada 2024, Simak Syaratnya

KPU DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota PPK untuk Pilkada 2024.


Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

5 hari lalu

Para Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, seusai melakukan kunjungan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Dalam kunjungan ini para praja IPDN untuk mendapatkan bimbingan penyuluhan dan sosialisasi Anti Korupsi dan dharapkan nanti seluruh civitas akademika dan khususnya praja IPDN akan menjadi influencer anti korupsi di daerah-daerah tempat mereka mengabdi. TEMPO/Imam Sukamto
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.


Pernah Dimakzulkan dari Bupati, Aceng Fikri Siap Maju Lagi di Pilkada Garut

7 hari lalu

Aceng Fikri. ANTARA/Agus Bebeng
Pernah Dimakzulkan dari Bupati, Aceng Fikri Siap Maju Lagi di Pilkada Garut

Aceng Fikri mengaku telah berkomunikasi dengan partai politik untuk penjajakan peluang dukungan pada Pilkada 2024.


Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

8 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini


Projo Dukung Menantu Jokowi Bobby Nasution Maju Pilgub Sumut

11 hari lalu

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Projo Dukung Menantu Jokowi Bobby Nasution Maju Pilgub Sumut

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyatakan kelompok relawannya akan mendukung menantu Jokowi, Bobby Nasution di gelaran Pilgub Sumut.


KPU DKI Jakarta Gelar Sayembara Maskot dan Jingle untuk Semarakkan Pilgub

12 hari lalu

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Astra Megatari (tengah) bersama jajaran memberikan keterangan soal sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wail Gubernur Jakarta, KPU Province DKI Jakarta, Jakarta, Selasa, 16 April 2024. Sayembara tersebut bertema
KPU DKI Jakarta Gelar Sayembara Maskot dan Jingle untuk Semarakkan Pilgub

KPU DKI Jakarta menyediakan hadiah utama sebesar Rp 30 juta untuk satu orang pemenang, dan hadiah hiburan sebesar Rp 2 juta untuk 5 peserta.